Terancam Longsor, Warga Somagede Tak Direlokasi

Purwokerto, Kompas – Sebanyak 64 keluarga warga Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, saat ini masih terancam bencana tanah longsor. Mereka adalah warga yang tinggal di lereng Bukit Kemawi, yang beberapa tahun terakhir longsor. Struktur tanah di bukit itu relatif labil. Selain itu, kondisi tanah di atas permukiman warga seluas lebih kurang 15 hektar itu sudah retak-retak. Jika diguyur hujan, bukan tak mungkin terjadi longsor susulan.

Camat Somagede Said Haryadi, Kamis (11/12), mengatakan, pihaknya sudah meminta 64 keluarga yang tinggal di tiga rukun tetangga (RT) itu untuk selalu waspada. Mereka diminta segera mengamankan diri apabila tanda datangnya bencana longsor mulai kelihatan.

Sebelumnya, bencana tanah longsor juga menimpa tujuh rumah warga Desa Klinting dan satu rumah warga Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede. Dua rumah rusak berat, lima lainnya mengalami rusak sedang, dan satu rusak ringan.

Tidak mau pindah

Saat ini, tujuh rumah sudah ditinggalkan penghuninya, sedangkan satu keluarga bersikukuh tidak bersedia pindah. Selain menimpa rumah, tanah longsor juga meluluhlantakkan satu bangunan sekolah dasar (SD), satu mushala, dan taman kanak-kanak (TK).

Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak akan merelokasi penduduk yang tinggal di daerah langganan banjir. Di samping tidak mau dipindahkan ke daerah lain, apalagi bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa, mereka juga sudah akrab dengan suasana kehidupan setempat. Demikian dikemukakan Bupati Banyumas Aris Setiono, Rabu.

Pemkab Banyumas membangun rumah panggung untuk menampung penduduk yang mengungsi. Namun, pada saat terjadi banjir, penduduk menolak mengungsi ke rumah panggung. Mereka memilih tinggal di bedeng darurat yang didirikan di bantaran sungai.

Dalam kunjungan ke Desa Nusadadi dan Selandaka, bupati didampingi Kepala Cabang Bank Permata Banyumas Wijoyo, yang menyerahkan bantuan beras dan lauk-pauk untuk penduduk korban banjir serta mainan anak, sumbangan bank swasta itu untuk TK Miftahul Huda. “Semua buku dan peralatan sekolah, termasuk alat permainan, rusak diterjang banjir,” ujar Ani, guru TK Miftahul Huda.

Selain di Desa Klinting, bencana tanah longsor juga terjadi di Desa Tangerang dan Karangsalam, Kecamatan Kemranjen, yang mengakibatkan 26 rumah penduduk rusak. (ANA/NTS)

Sumber: Kompas, Sabtu, 13 Desember 2003

Jalan Rusak, Murid Kerap Bolos

 

PURWOKERTO – Jalan kabupaten di Desa Klinting dan Kemawi, Kecamatan Somagede, Banyumas, sepanjang 3 km rusak parah. Saat hujan tak ada pengendara berani melewati jalan itu. Tak ayal, anak-anak Kemawi yang bersekolah di SMP dan SMA di Banyumas sejauh 12 km terpaksa membolos karena tak ada angkutan.

YMT Kepala Desa Kemawi, Kuat Santoso, menuturkan hal itu di sela-sela pengajian yang warga desa, dengan pembicara Wakil Bupati Banyumas Imam Durori, Selasa (31/5) malam. ”Di sini ada puluhan pelajar SMP dan SMA,” katanya.

Desa Kemawi, ujar dia, berada di atas bukit. Jalan yang rusak parah dan mirip dasar sungai kering itu umumnya di tanjakan terjal. Jika jalanan basah, kendaraan dari bawah tak berani naik. Sebaliknya, kendaraan dari atas tak berani turun. Sebab, jalan licin dan membahayakan.

Jalan rusak itu menghubungkan Desa Kemawi dan Klinting (Somagede), Karanggintung (Kemranjen), dan Banjarpanepen (Sumpiuh) dengan kota Kecamatan Somagede di utara dan Sumpiuh di selatan. Warga desa dilayani sembilan unit angkutan pedesaan dan beberapa ojek.

Tarif pelajar dari Kemawi sampai Sokawera di tepi Jalan Raya Somagede Rp 1.500 dan masyarakat umum Rp 3.000. ”Ojek antara Rp 10.000 dan Rp 15.000,” katanya.

Warga Desa Kemawi, kata dia, sudah memperbaiki jalan itu secara swadaya. Mereka iuran untuk membeli aspal dan bekerja bakti. ”Namun sebentar saja rusak lagi. Karena, saat hujan dari tengah jalan sering muncul air sehingga aspal mudah terkelupas.”

Biaya Tinggi

Camat Somagede Wahyu Agus Nur menambahkan, jalan rusak membuat ekonomi biaya tinggi. warga desa yang hendak mengurus KTP di ibukota kecamatan, misalnya, harus mengeluarkan biaya angkutan Rp 20.000. ”Padahal, biaya pembuatan KTP hanya Rp 3.000.”

Sementara itu, dalam pengajian Imam Durori menyatakan akan meneruskan aspirasi masyarakat agar jalan itu segera diperbaiki. Dia meminta warga desa bersabar dan mengerti bahwa anggaran pemerintah terbatas. Jadi pembangunan dilakukan berdasar skala prioritas. ”Karena itu, mari berdoa bersama-sama,” ajak dia.

Kemarin siang, Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banyumas Casmono menyatakan jalan yang rusak parah sepanjang 3 km dari 19,7 km ruas jalan Sokawera-Kebokura. Tahun ini ada proyek perbaikan ruas jalan itu dengan dana Rp 723 juta. Namun karena medan berat, dana itu hanya bisa untuk memperbaiki 2,7 km jalan.(bd-53)

Sumber: Suara Merdeka, Kamis 2 Juni 2005

Ribuan Penduduk Banyumas Terserang Malaria

Semarang, Sinar Harapan
Sebanyak 2.008 jiwa penduduk di Kabupaten Banyumas, Jateng, dalam periode Oktober 2001 hingga Januari 2002, terjangkit penyakit malaria. Meski penderitanya berjumlah ribuan, namun hingga saat ini hanya seorang penderita yang meninggal.

Demikian penegasan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jateng dr Krishnajaya MS kepada wartawan di Semarang, Senin (7/1). Dalam kesempatan tersebut, Krishnajaya didampingi Kepala Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dr Lily Herawati.

Penegasan Kepala Dinas Kesehatan Jateng tersebut sekaligus membantah kabar yang disebarkan kalangan DPRD Banyumas beberapa waktu lalu. Kabar tersebut menyebutkan, sebanyak 20 orang penduduk Kecamatan Sumpiuh meninggal karena malaria.

Krishnajaya di depan wartawan mengaku heran dari mana kalangan DPRD Banyumas mendapatkan data 20 orang meninggal karena malaria. Pihaknya mendapatkan laporan dari 33 rumah sakit se-Kabupaten Banyumas, dari 33 orang yang dirawat karena malaria hanya satu orang saja yang meninggal. ”Nama penderitanya Danan dari desa Kemawi, kecamatan Somagede,”tegas Krishnajaya sambil menunjukkan data laporan dari rumah sakit se-Kabupaten Banyumas.

Jumlah penderita tersebut, sambung Krishnajaya, tersebar di empat desa di Kecamatan Sumpiuh. Keempat desa tersebut, yaitu Ketanda 576 penderita, Selanegara (261), Bogangin (482), dan Banjarpanepen (689). Semua penderita tersebut, kata Krishnajaya, masih disebut sebagai tersangka malaria. Kepastiannya baru didapat setelah dilakukan uji laborat, yakni pengambilan darah penderita tersangka malaria tersebut untuk diuji di laboratorium. ”Jadi tidak bisa hanya karena demam saja lalu dikatakan malaria.,”tandas Krishnajaya lebih lanjut.

Sampai bulan Januari 2002 ini, kata Krishnajaya, pihaknya sudah melakukan uji laboratorium terhadap 287 sampel darah penderita dari desa Ketanda. Dari jumlah sampel tersebut, sebanyak 287 orang positif terkena malaria dan 21 di antaranya terkena plasmodium falciparum atau malaria yang mematikan.

Sampel lainnya terjangkit malaria plasmodium vivak atau yang tidak mematikan. Pengujian darah di laboratorium dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi, sebab menurut Krsihnajaya, Dinas Kesehatan Banyumas sampai saat ini belum mempunyai pengalaman menangani penyakit malaria. Pihak Dinas Kesehatan Jateng, sejak Oktober 2001 sampai Januari 2002, ujar Lily Herawati, sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan pembasmian penyakit yang disebabkan nyamuk anaeples tersebut.

Sampai Januari 2002, sambung Lily, pihaknya sudah mengirimkan bantuan obat terdiri dari 3 jenis, yakni Klorokuin sebanyak 91.000 tablet, Primakuin 31.000 tablet dan kina injeksi 210 ampul. Senin (7/1), dikirimkan lagi 58.000 tablet Klorokuin dan 20.000 tablet Primakuin, selain mengirimkan tim observasi khusus untuk melakukan pendataan kembali jumlah penderita yang ada.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Banyumas Jawa Tengah kembali turun ke lapangan untuk melakukan survei yang valid mengenai data korban meninggal akibat penyakit malaria yang meluas di kabupaten setempat. Hasilnya, dari bulan Agustus 2001 sampai 5 Januari 2002 sebanyak 107 warga meninggal dengan gejala klinis penyakit tersebut.

Ketua Komisi E DPRD Banyumas Mussadad Bikri Nur kepada wartawan, Senin, mengatakan, sebenarnya tidak perlu memperdebatkan jumlah orang meninggal kalau Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (DKKS) peka terhadap masalah ini. Yang jelas, kata Mussadad, jumlah warga yang meninggal dengan gejala mirip malaria sudah 107 orang. ”Angka ini kan tidak main-main. Kalau memang ada penyakit lain dengan gejala seperti itu tolong disebutkan. Kita mendesak, supaya segera ada tindak lanjut,”tegas Mussadad.
(yud/lid)

Sumber: Sinar Harapan, Selasa, 8 Januari 2002

Pemda Banyumas ”Perangi” Malaria

PURWOKERTO, (PR).-
Menghadapi musim pancaroba, Pemda Banyumas dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (DKKS) dibantu Tim Penggerak PKK setempat menyatakan “perang” terhadap nyamuk malaria, yakni dengan cara mengadakan penyemprotan massal di 14 desa rawan malaria serta membagikan ribuan kelambu antinyamuk secara gratis.

Pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan sejak dua pekan terakhir telah menghabiskan dana sebesar hampir Rp 1 miliar. Hal itu dilakukan karena pada musim pancaroba rawan terhadap penyebaran penyakit malaria, yang pada bulan ini ditemukan enam kasus. Menurut Kepala DKKS, dr. Choirul Mufied didampingi Kasubdin Pemberantasan Penyakit Menular, drg. Khalid Khan, jika tidak segera dicegah penyebarannya sulit ditanggulangi. Upaya pemberantasan sedini mungkin harus dilakukan khususnya di wilayah perbatasan serta daerah endemi.

“Kita sudah melakukan penyemprotan di 14 desa sekira 10.000 KK dan tujuh desa di antaranya dibagikan kelambu antinyamuk kepada 5.000 KK. Ke tujuh desa yang mendapat bantuan kelambu masing-masing warga Desa Selanegara Kec. Sumpiuh, Alasmalang, Pegelarang, Karanggintung Kec. Kemranjen, Klinting, Tanggeran Kec. Somagede dan Purwojati Kec. Tambak,” ujarnya.

Tujuh desa lainnya yang juga rawan terhadap penyebaran malaria hanya disemprot antara lain, Kemawi Kec. Somagede, Ketanda, Bogangin, Banjarpenepen Kec. Sumpiuh, Watuagung, dan Petarangan Kec. Tambak serta Desa Karangsalam Kec. Kemranjen.

Dikatakan, tidak semua KK yang tinggal di 14 desa mendapat bantuan kelambu karena keterbatasan dana. Sementara yang baru mendapatkannya baru 5.000 KK, idealnya semua warga di wilayah endemi malaria harus mendapatkannya.

“Karena keterbatasan dana jumlah kelambu yang dibagikan kurang mencukupi. Mengingat jumlah warga yang harus dilindungi dengan kelambu dari gigitan nyamuk sekira 20.000 KK,” papar Mufied.

Menurutnya, biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran vektor nyamuk anoppeles hampir mencapai Rp 1 miliar. Biaya operasional dan insektisida cukup besar. Selain menyatakan perang terhadap nyamuk, persediaan obat milik DKK di gudang farmasi lebih dari cukup sebanyak 410.000 tablet primaquin atau senilai Rp 2,820 juta.

Sementara pembagian kelambu dilakukan secara rutin enam bulan sekali. Sesusai dengan daya tahan antiinsektisida yang terdapat dalam kelambu.

Pemberantasan penyakit malaria, menurutnya, harus dilakukan menyeluruh secara lintas batas sektoral, terutama dengan kabupaten lain yang berbatasan seperti dengan Kabupaten Purbalingga Kebumen sebab daerah endemi malaria terletak di wilayah selatan timur dan utara bagian timur. Untuk wilayah Banyumas selatan dan utara bagian barat relatif lebih aman dari malaria. (A-99)***

Sumber: Pikiran Rakyat, Sabtu, 23 mei 2003

Lahan Kritis Capai 17 Ribu Ha

BANYUMAS(SINDO) – Sebanyak 17 ribu hektare (ha) lahan di Kab Banyumas dinyatakan kritis. Sampai 2007 ini,Pemkab Banyumas baru mengupayakan penghijauan seluas 800 ha.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Banyumas mengklaim,area lahan kritis di wilayahnya terus berkurang. Kabid Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lahan Dishutbun Banyumas Sumaryono mengatakan, pada 2002 lalu, luas lahan kritis di Banyumas mencapai 24 ribu ha. Setiap tahunnya, kata dia,Dishutbun berusaha untuk melakukan penghijauan yang hasilnya hingga tahun 2007 masih tersisa 17 ribu ha. ”Tahun ini juga bakal dilaksanakan penghijauan seluas 800 ha,” jelasnya,kemarin.

Dikatakan Sumaryono, penghijauan akan dilaksanakan di delapan desa di enam kecamatan, yakni Watuagung (Tambak), Bogangin, Banjar Panepen dan Ketanda (Sumpiuh), Kemawi (Somagede), Cibangkong (Pekuncen), Kaliwangi (Purwojati) serta Cirahab (Lumbir). Sumaryono menilai, petunjuk pelaksanaan (juklak) penghijauan dari Departemen Kehutanan terlambat. Hal ini mengakibatkan langkah pemkab serba salah. ”Akibatnya sejumlah bibit pohon layu. Namun, kita tetap belum dapat melangkah karena landasan hukumnya belum ada,”kata dia.

Sementara itu, Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk mengatasi kekeringan di beberapa wilayah pada tahun ini. Dana tersebut masuk alokasi pos tak tersangka (PTT). Di antara langkat antisipatif pemprov adalah membuat hujan buatan guna menambahkan debet air di sejumlah waduk di Jateng. Sekretaris Daerah Jateng Mardjijono mengungkapkan, untuk mengantisipasi kekeringan, pemprov telah mengupayakan agar lahan pertanian irigasi teknis yang ditopang pengairannya oleh waduk-waduk tidak mengering.

Menurutnya,Waduk Kedungombo dan Wonogiri adalah yang paling mendesak diupayakan tambahan air. Karena, dua waduk itu menjadi penyangga pengairan di sejumlah kabupaten di Jateng. Hujan buatan juga dibiayai APBD Jateng dengan alokasi pos tidak tersangka (PTT). ”Namun demikian, tidak seluruh dananya untuk hujan buatan, sebab dana itu juga dipakai mengatasi bencana alam lainnya,” katanya di sela-sela membuka Jumbara Jateng di Purbalingga,Sabtu (7/7).

Selain hujan buatan, pemprov juga telah mempersiapkan penanganan terhadap warga yang kekurangan air bersih.Tim Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana (PB) telah melakukan persiapan-persiapan terutama menginventarisasi daerah-daerah yang rawan kekeringan. ”Bantuan air bersih juga akan diambilkan dari alokasi PTT APBD Jateng,”imbuhnya. (ridwan anshori)

Sumber: Koran Sindo, Senin, 9 Juli 2007

Kelambu untuk Antisipasi Malaria Kurang

Purwokerto, Kompas – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial membagikan 5.000 kelambu untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran penyakit malaria.

Namun, jumlah kelambu yang dibagikan itu masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang membutuhkan, yakni sekitar 20.000 keluarga di 14 desa yang merupakan daerah endemis malaria di Banyumas.

“Jumlah itu akan semakin tidak memadai jika satu keluarga dihuni tiga atau empat anggota keluarga. Namun, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena dana yang tersedia memang terbatas,” papar Kepala Subdinas Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khalid K yang mendampingi Kepala DKKS Banyumas Choirul Mufied, Rabu (28/5), di Purwokerto.

Di Banyumas terdapat tujuh desa yang memiliki angka kesakitan malaria tinggi, yakni Desa Kemawi, Ketanda, Banjarpanepen, Watuagung, Petarangan, Bogangin, dan Karangsalam.

Pemkab Banyumas melakukan upaya penyemprotan terhadap 10.000 rumah di desa-desa itu. Sedangkan tujuh desa lainnya, yakni Desa Selanegara, Alasmalang, Pageralam, Klenting, Tanggeran, Purwodadi, dan Karanggintung merupakan daerah dengan angka kesakitan malaria yang relatif rendah.

Kelambu dicelup

Menurut Khalid, idealnya setiap rumah di daerah endemis malaria harus mendapatkan penyemprotan. Upaya pencegahan penyebaran malaria diteruskan dengan pemasangan kelambu yang dicelup ke dalam permetrin.

Cairan kimia permetrin mampu membunuh nyamuk begitu menempel di kelambu dan dapat bertahan selama enam bulan. Tetapi, zat kimia ini tidak memiliki efek samping terhadap kesehatan manusia.

Jumlah penderita malaria pada bulan Mei 2003 di Banyumas sebanyak dua orang, yakni di Kecamatan Kemranjen dan Sumpyuh.

Kedua wilayah tersebut rawan serangan malaria karena masih terdapat hujan meski volumenya di bawah normal. Vektor pembawa malaria (nyamuk) hidup dan berkembang biak di dalam genangan air.

Selain malaria, warga Purwokerto, terutama di kawasan perkotaan, diminta mewaspadai serangan demam berdarah yang menghinggapi dua warga Purwokerto. Peluang penyebaran demam berdarah di wilayah Kota Purwokerto masih ada karena angka bebas jentik di Purwokerto masih 95 persen.

Artinya, masih terbuka peluang sebesar lima persen bagi perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang memang lebih suka hidup dan bertelur di tempat yang bersih. (ANA)

Sumber: Kompas,  Kamis, 23 Mei 2003

6 KK Sudah Mengungsi, 14 Lainnya Terancam

BANYUMAS- Sebanyak 6 Kepala Keluarga (KK), warga Desa Klinting Kecamatan Somagede, Banyumas memilih meninggalkan rumah. Rumah mereka retak terancam longsor. ”Sedangkan 14 KK lainnya, dalam keadaan terancam. Untuk sementara masih bertahan di lokasi rawan itu,” kata Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi, Ir Budi Susilo Dipl HE, didampingi Kepala Perencanaan Pembangunan Kecamatan Somagede, Kartiman SH, di sela kegiatan Safari Jurnalistik Bencana Alam Gerakan Tanah di Somagede, Senin (21/10).

Budi menjelaskan, enam KK berikut keluarganya itu meninggalkan rumah, menyusul adanya retakan tanah di sekitarnya. Bukan hanya itu, akibat retakan itu tembok rumah mereka juga ikut retak. ”Mereka memilih meninggalkan rumah dan membangun rumah baru di lokasi yang aman,” ujarnya.

Menurutnya, mereka meninggalkan rumah pada musim kemarau ini. Sebab, kalau menunggu musim hujan mendatang, justru bahaya longsor yang lebih besar telah mengadang. ”Dengan kondisi itu, sewaktu-waktu longsor.”

Dijelaskan, ancaman tanah longsor tersebut merupakan imbas dari longsor di Bukit Kemawi Somagede yang terjadi tahun 2000 lalu. Disusul tanah longsor pada bulan Mei 2002.

Bukan Satu-Satunya

Untuk tahun 2000, akibat gerakan tanah di Bukit Kemawi itu, sekitar 6 hektare lahan dan beberapa rumah penduduk ikut longsor. Material sekitar 1,8 juta m3 mengalir sebagai aliran lumpur dan menumpuk di bagian bawah, sehingga mengganggu dan mengancam masyarakat Desa Kanding.

Dia menambahkan, memang bukit Kemawi apabila dilihat dari permukaannya saja, merupakan daerah yang subur. Oleh masyarakat ditanami tanaman tahunan yang cukup.

Dilihat torehan atau singkapan tanah di daerah bencana yang masih ada, kata Budi, akan kelihatan faktor penyebab lainnya. Yaitu, struktur geologi, litologi, topografi dan hidrologi, menjadi faktor yang paling dominan atas terjadinya tanah longsor di Desa Kemawi tersebut. Di Banyumas, termasuk dengan beberapa desa di Kecamatan Somagede tadi, 13 kecamatan terancam bencana gerakan tanah dan tersebar di 35 desa. (jm-68)

Sumber: Suara Merdeka, Selasa 22 Oktober 2002

Masyarakat Kemawi Tak Lagi Berebut Air

SOMAGEDE- Saat ini warga Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus. Hanya dengan membuka keran langsung bisa menikmatinya. Padahal sebelumnya harus mengambil air ke sumbernya di kawasan hutan milik Perhutani. ”Kami harus jalan kaki dan berebut air mulai pukul 02.00 dini hari,” tutur Tugimin, guru SD yang kini dipercaya sebagai ketua Kelompok Pengguna Air (KPA) Desa Kemawi.

Sarana pengadaan air bersih itu dibantu Rotary Club Purwokerto bekerja sama RC Kebayoran. Meliputi pembangunan bak penampung air, pemasasangan pipa sepanjang dua kilometer serta bak di sumber air di kawasan hutan Perhutani Banyumas Timur.

”Kami harus meminta izin ke Perhutani. Air itu sudah layak minum, karena sudah diuji laboratorium,” kata President RC Purwokerto, Bambang Soeripto.

Tugimin menuturkan, pembangunan sarana air bersih tersebut sangat didukung warga dengan dana swadaya. Setiap rumah yang ingin menikmati air bersih wajib menyediakan pipa distribusi rumah, stop keran, dan meter pengukur senilai Rp 250.000.

”Mereka juga wajib memelihara jaringan pipa distribusi ke rumah dengan membayar iuran pemakaian.”

Dia mengungkapkan, meski jumlah anggota tercatat 200 orang, yang bergotong royong menyediakan paket sarana hanya 116 orang. Selebihnya masih dalam proses pemasangan dan sebagian lagi belum mendapatkan jatah, karena persediaan air tidak mampu menjangkau ke lokasi yang jauh dari bak penampungan induk.

Kades Kemawi Kuat Santosa mengakui, sebelumnya pernah mendapat bantuan sarana air bersih dari Pemkab Banyumas. Namun debitnya kecil dan kalau kemarau langsung kering. (P52-42s)

Sumber:  Suara Merdeka – 13 Desember 2005

Warga Kemawi Tidak Lagi Mikul Air Sejauh 2 Km

MASYARAKAT Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Banyumas, kini tidak perlu bersusah payah lagi dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Warga tidak lagi harus mencari air dan mengambilnya sejauh 2 Km di hutan kawasan Perhutani. Kini air ‘datang’ sendiri karena mereka membangun jaringan perpipaan secara gotong royong.

“Kami membuat kelompok pengguna air (KPA) yang beranggota 200 KK. Kami membangun bak di sumber mata air dengan pipa dialirkan ke bak-bak pembagi. Dari bak pembagi didistribusikan kepada para penggunanya,” kata Ketua KPA, Tugimin, pekan lalu.

Pembangunan jaringan air bersih ini, lanjutnya, mendapat bantuan dari Rotary Club Purwokerto yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat. Melalui swadaya per KK sebesar Rp 250.000, sekarang pada musim kemaraupun warga tidak kebingungan air bersih. Swadaya sebesar itu digunakan untuk pengadaan pipa, stop kran dan meteran.

“Dari 200 anggota, yang sudah pasang meteran 166 rumah. Setiap anggota harus membayar Rp 400 per meter kubik. Tarip tersebut hasil kesepakatan. Meski keluar uang, mereka tidak lagi rebutan air terutama pada musim kemarau,” ungkap Tugimin.

Kades Kemawi, Kuat Santoso, mengakui selama ini pengadaan air bersih menjadi kendala penduduk yang seluruhnya berjumlah 6.000 orang. Mereka sebagian besar petani, buruh tani dan penderes. Dengan terpenuhinya sarana air bersih, diharapkan dapat mendorong peningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga.

Bangunan jaringan air bersih tersebut pekan lalu diresmikan oleh Subagyo Danuningrat dari Rotary Club Distrik 3400 Jakarta. “Bantuan kepada warga Kemawi ini atas kerja sama RC Purwokerto dan RC Kebayoran. Bantuan diberikan bila warga sudah mendirikan kelompok dan sumber mata air harus diuji laboratorium. RC hanya membantu sampai bak penampung yang dananya diberikan secara bertahap,” jelas Sekretaris RC Purwokerto, Anton Suparno.

Sebelumnya, RC Purwokerto juga memberikan bantuan yang sama untuk warga masyarakat Darmakradenan dan Ciberung (Kecamatan Ajibarang), Krajan (Pekuncen), Bogangin (Sumpiuh), Kalisalak (Kedungbanteng) dan Kalicupak (Kalibagor). “Warga masyarakat desa itu memang sangat membutuhkan air bersih, walaupun seperti di Desa Ciberung ada aliran sungai,” kata Anton. (Sgp)-k .

Sumber:  Kedaulatan Rakyat – 19 Desember 2005